EVOLUSI PRINSIP ‘NON-REFOULEMENT’ (1)

Istilah ‘non-refoulement’ berasal dari bahasa Perancis ‘refouler’ yang berarti ‘memaksa kembali’atau ‘mengusir/ menolak’. Istilah refoulement tidak sama dengan sebutan expulsion (pengusiran) atau deportation (pengembalian ke negara asal).[1] Goodwil-Gill menjelaskan, pada awal pertengahan abad 19, konsep suaka dan prinsip ‘non-extradition’ hanya sebatas pelanggaran politik. Ia (Goodwil-Gill) mencatat setidaknya setelah perang Dunia Pertama, praktik internasional mulai menerima gagasan ‘non-return’.[2] Baru tahun 1933, demikian Goodwil-Gill, terdapat referensi pertama prinsip pengungsi (internasional) yang menyebutkan ‘should not be returned to their country of origin’ dalam instrumen internasional. Hal itu ditegaskan pada Pasal 3 Convention relating to the International Status of Refugees. Bunyi lengkapnya sebagai berikut: “Each of the Contracting Parties undertakes not to remove or keep from its territory by application of police measures, such as expulsions (pengusiran) or non-admittance (tidak diberikannya izin masuk) at the frontier (refoulement), refugees who have been authroised to reside there regularly, unless the said measures are dictated by reasons of national security or public order”. Namun pada Pasal tersebut masih terdapat pengecualian apabila  melanggar ‘national security’ atau ‘public order’.[3]

Pengaturan mengenai pengungsi (internasional) di Jerman di tahun 1936 dan tahun 1938 juga memuat pembatasan pengaturan mengenai hal ‘expulsion’ atau ‘return (pengembalian/ pemulangan)’. Aturan membolehkan atau mengijinkan  para negara pihak dalam perjanjian untuk melakukan expulsion’ atau ‘return’ hanya dengan pertimbangan atau alasan ‘for reasons of national security atau public order’.[4]  Pada era ini pada skala internasional lebih fokus pada pengembangan pengaturan administratif untuk memfasilitasi resettlement (perpindahan) dan relieve (bantuan) pada pemohon suaka. Kebutuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan bagi pengungsi mulai muncul. Namun demikian pengaturannya masih terbatas. Instrumen-instrumen yang mengaturnya masih mengaturnya secara samar atau kurang tegas.

---

[1]Guys S. Goodwil-Gill, 1998, The Refugee in International Law, Clarendon Press, hlm.117.

[2] Ibid, hlm.118.

[3]Goodwil-Gill menyebutkan hanya 8 negara yang meratifikasi 1933 relating to the International Status of Refugees. Terdapat 3 negara melakukan reservasi. Inggris keberatan terutama dengan ‘Principle non-rejection at the frontier’.  Ibid, hlm.118.

[4]Ibid, hlm.118.

NON-REFOULEMENT TUDAK SAMA DENGAN EXPULSION ATAU DEPORTATION

Istilah non-refoulement berasal dari bahasa Perancis ‘refouler’ yang berarti ‘memaksa kembali’atau mengusir/ menolak.[1]Istilah refoulement tidak sama dengan sebutan expulsion (pengusiran) atau deportation (pengembalian ke negara asal).

---

[1]Guys S. Goodwil-Gill, 1998, The Refugee in International Law, Clarendon Press, hlm.117.

PEREMPTORY NORMS (JUS COGENS): Perspektif Teori-Teori Hukum yang Positivistik

PEREMPTORY NORMS (JUS COGENS):

Perspektif Teori-Teori Hukum yang Positivistik

‘Peremptory Norms (jus cogens)’ dalam perspektif positivistik lebih ditekankan pada ‘persetujuan negara-negara’. Persyaratan persetujuan negara merupakan justifikasi dasar bahwa negara secara independen berdaulat dan otonom. Oleh karena itu, demikian dinyatakan  Evan J. Criddle & Evan Fox Decent dengan merujuk pada pendapat Genady M. Danilenko dan Georg Schwarzenberger, negara tidak dapat terikat norma-norma yang tidak pernah disetujuinya.[1] Criddle dan Decent mengutip Christos L. Rozakis, teori-teori hukum yang bersifat positivistik atau pendekatan yang berbasis pada persetujuan negara, norma-norma internasional mencapai status ‘peremptory norm’ jika melalui proses legislasi yang kemudian akan menghasilkan hukum internasional seperti pada umumnya terjadi. Secara spesifiknya, negara menyetujui suatu ‘peremptory norm’ melalui suatu kodifikasi ke dalam norma pada suatu perjanjian internasional. Status ‘peremptory norm’ diterima sebagai hukum kebiasaan internasional, atau menggunakan norma-norma ‘peremptory norm’ tersebut secara domestik sebagai prinsip-prinsip hukum umum.[2]

---

[1]Genady M. Danilenko menulis artikel International Jus Cogens: Issues of Law Making, dimuat dalam European Journal International Law, 42, 53 (1991). Georg Schwarzenberger menulis artikel, International Jus Cogens, dimuat dalam Texas Law Review, 455, 467 (1965). Lihat, Evan J. Criddle & Evan Fox Decent, A Fiduciary Theory of Jus Cogens, artikel dimuat dalam Yale Journal of International Law, Vol. 34, 2009, hlm.339.

[2]Christosn L. Rizakis tahun 1961 menerbitkan bukunya berjudul The Concept of Jus Cogens in the Law of Treaties, hlm.76. Lihat,  Evan J. Criddle & Evan Fox Decent, A Fiduciary Theory of Jus Cogens, artikel dimuat dalam Yale Journal of International Law, Vol. 34, 2009, hlm.339.

PEREMPTORY NORMS: Lebih Superior Dibanding ‘Moralitas Internasional’ atau Perjanjian Internasional’

PEREMPTORY NORMS: Lebih Superior

Dibanding  ‘Moralitas Internasional’ atau Perjanjian Internasional’

Lauterpacht: ‘Peremptory Norms (jus cogens)’ dilahirkan dari otoritas hukum yang unik. Peremptory norms lahir dari interelasi dua sumber yaitu ‘moralitas internasional’ dan ‘prinsip-prinsip umum praktek negara’.[1] Posisi jus cogens menurut Lauterpach dalam praktek atau pelaksanaanya merupakan sebuat konsep yang superior diantara ‘hukum kebiasaan internasional’ dan ‘perjanjian internasional’.[2]

---

[1]Evan J. Criddle & Evan Fox Decent, A Fiduciary Theory of Jus Cogens, artikel dimuat dalam Yale Journal of International Law, Vol. 34, 2009, hlm.336

[2] Evan J. Criddle & Evan Fox Decent, A Fiduciary Theory of Jus Cogens, artikel dimuat dalam Yale Journal of International Law, Vol. 34, 2009, hlm.337.

S O V E R E I G N T Y

S O V E R E I G N T Y

Sovereignty can be defined as the quality of having the highest, self‐regulating authority over a certain geographical area, such as a state territory. It represents a power of law making within its scope, which is considered to be legitimate itself, without the need for any other justification.[1] Nihal Jayawickrama, sebagaimana dikutip Predrag Zenović berpendapat  ‘In the context of the doctrine of state sovereignty, it was inconceivable that international law could vest an individual with any rights exercisable against his own state’.[2]

---

[1]Predrag Zenovic, 2012, Human Rights Enforcement Via Peremptory Norms – A Challenge To State Sovereignty, RGSL Research Papers, No. 6, Riga Graduate School of Law, hlm.10

[2]Nihal Jayawickrama, 2002, The Judicial Application of Human Rights Law, National, Regional and International Jurisprudence, Cambridge University Press, New York, hlm.17.